“Identifikasi Perkembangan Usaha Kecil di Indonesia dan Permasalahan yang dihadapinya”

BAB II

PEMBAHASAN

a) Pengertian Perbankan

Perbankan lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas pembangunan nasional maupun internasional. Pada dunia ekonomi modern seperti saat ini, masyarakat memiliki minat yang sangat tinggi untuk menyimpan, berbisnis, bahkan berinvestasi melalui perbankan. Hal ini menyebabkan dunia perbankan semakin marak dengan tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan.[1]

            Kekhassan dari perbankan di Indonesia adalah :

1.                  Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.                  Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan.

3.                  Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan- tantangan yang semakin berat dan luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional[2]. Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, kegiatan perbankan perlu dilandasi oleh beberapa asas hukum (khusus) untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, antara lain :

1. Asas Demokrasi Ekonomi
2. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)
3. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)
4. Asas Kehati- hatian (Prudential Principle)[3]

Pada suatu mekanisme perbankan, maka terdapat sebuah Dewan Direksi Perbankan yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga hubungan yang baik antara nasabah dengan pihak bank itu sendiri. Direksi bank mempunyai tugas untuk melakukan tugas pokok dan fungsi bank yang bertanggungjawab kepada para pemegang saham melalui Dewan Pengawas. Dewan pengawas dan direksi bank diangkat dan dipilih oleh RUPS. Dewan pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum bank dan melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap bank. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya[4].

b) Perlindungan Konsumen (nasabah) dalam Perbankan

            Nasabah selaku orang yang melakukan transaksi maupun menyimpan uangnya di bank, juga dapat dikatakan sebagai seorang konsumen dalam bidang perbankan. Perlindungan masalah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem perbankan nasional. Untuk itu masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen mendapat perhatian khusus dalam Pilar Keenam Arsitektur Perbankan Indonesia.

Sering kali kita melihat bahwa nasabah selalu lemah atau kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen.

Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan edukasi produk-produk dan jasa bank kepaada masyarakat luas[5]. Ada beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank, yaitu dengan :

1.    Pembuatan peraturan baru;

2.    Pelaksanaan peraturan yang ada;

3.    Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito;

4.    Memperketat perizinan bank

5.    Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank

6.    Memperketat pengawasan bank[6]

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, maka pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Apabila suatu saat terjadi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka hal tersebut merupakan bencana bagi ekonomi negara dan keadaannya sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Dalam rangka pemberdayaan konsumen jasa perbankan, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggungjawab sebagai pelaksana otoritas moneter yng sangat diharapkan untuk memperdulikannya.

Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi logis terhdap pelayanan jasa perbankan, karenanya, pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk:

• beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
• memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
• melayani konsumen secara benardan jujur, serta tidak diskriminatif;
• menjamin kegiatan usaha perbankannya berdaasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Persoalan perlindungan terhadap kepentingan tidak dapat dianggap mudah begitu saja dan juga tidak dapat disepelekan, sebab pihak bank harus bertanggung jawab penuh atas segala hak yang diperoleh oleh nasabah. Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antar bank dengan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik otentik atau dibawah tangan. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank yang dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut, dimana pengurus bank bertindak mewakili badan hukum bank berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Tanggungjawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yaitu tanggungjawab pribadi, dan tanggungjawab perusahaan.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan penting dalam usaha melindungi, dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah preventif dalam menanggulangi/ mengurangi kerugian nasabah karena tindakan bank yang melawan hukum[7].

c) Hubungan Tanggung Jawab Pihak Perbankan dalam Hukum Perlindungan Konsumen

            Setiap pelaku usaha (termasuk pihak perbankan) dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan nasabah bank. Bentuk tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan kewajiban para nasabah bank agar ia dapat terlindung dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yaitu:

-         Statement of Account

Teori ini menyatakan bahwa ada kewajiban bagi nasabah untuk memeriksa adanya ketimpangan dalam rekeningnya dan wajib memberitahukan kepada bank tentang ketimpangan tersebut dalam suatu waktu yang pantas. Jika tidak diberitahukan, maka statement of account dianggap benar.

-         Contributory Negligence[8]

Teori ini menyatakan bahwa laporan berkala tersebut sudah menggambarkan keadaan sebenarnya, kecuali jika pihak nasabah MEMBUKTIKAN sebaliknya. Jadi kewajiban pembuktian ada pada nasabah.

           

UUPK memberikan jaminan hukum bahwa hak-hak konsumen akan dilindungi. Begitu juga dengan hak-hak para nasabah, selain dapat dilindungi dengan UU perbankan juga dapat dilindungi dengn UUPK. Dengan demikian, istilah tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut hukum yang berlaku. Di sini, ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.

Dalam konteks ini, istilah pertanggung jawaban hukum lebih tepat digunakan, karena menunjukkan adanya perbuatan yang dapat dimintai tanggung jawab melalui prosedur hukum dengan mengajukan tuntutan pidana atau gugatan perdata. Meskipun demikian, kedua istilah ini kadang-kadang digunakan secara bergantian, karena memiliki kesamaan makna. Sebenarnya ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, jika seseorang tersebut ingin dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut adalah[9]:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahannya;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugiannya.

Selain dengan UU perbankan, seorang nasabah juga mendapat jaminan perlindungan hukum, khususnya mengenai jumlah uang yang ia simpan di bank sudah dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Dalam Pasal 19 Ayat (1) UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS menyebutkan: “Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi”:

1. Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
2. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau;
3. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka para nasabah bank telah diberi jalan penyelesainnya bagi yang merasa dirugikan. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU LPS juga telah mengatur, yang berbunyi: dalam hal nasabah penyimpan merasa dirugikan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

 Kemudian pada ayat (2), yang berbunyi: apabila LPS menerima keberatan tersebut atau perintah pengadilan, LPS hanya membayar sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.  Tentu saja ketentuan ayat (1) adalah sesuatu yang sifatnya “it goes without saying”[10], artinya tanpa ada “ruang” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, nasabah dapat saja menggugat LPS. Sedangkan dalam ayat (2) sebetulnya bersifat Lex specialis [11]dan lebih melindungi LPS sendiri.

Perlindungan hukum lain yang dapat ditempuh oleh nasabah adalah dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal lain yang masih dipertanyakan adalah peranan Bank Indonesia selaku bank sentral dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bank merupakan sebagian atau salah satu instrumen perlindungan konsumen. Tampaknya prinsip kehati-hatian (prudential principle) saja tidak cukup dilakukan oleh Bank Indonesia[12].

d) Upaya Hukum terhadap Otoritas Pengawas Bank

            Seorang nasabah dengan bank itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat , dapat dikatakan adanya hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpannya tidak hanya menciptakan perikatan kontraktual belaka, melainkan telah menciptakan perikatan atas dasar “perbuatan melanggar hukum”. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum atau yang biasa disebut dengan “perbuatan melawan hukum” atau PMH adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai PMH adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi beberapa unsur, yaitu[13]:

a.         perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum;

b.        perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap orang lain;

c.         adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang merugikan tersebut.

Menurut KUH Perdata Perbuatan Melawan Hukum dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

a.         PMH karena kesengajaan;

b.        PMH tanpa kesalahan; dan

c.         PMH karena kelalaian.

Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur kelalaian disebut dengan istilah negligence dalam bahasa Inggris dan nalatigheid [14]dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur pokok sebagai berikut[15]:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Pengawasan bank yang semula didasarkan pada pola pendekatan pengawasan institusional, oleh UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah menjadi pola pendekatan pengawasan fungsional[16]. Berkenaan dengan itu, maka Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan perlunya pemisahan fungsi otoritas moneter dan sistem pembayaran di satu sisi dengan fungsi pengawasan dan pembinaan bank di sisi lainnya. Dengan demikian, sesuai dengan amanat UU tersebut, sudah waktunya pola pengawasan  dan pembinaan bank sebaiknya dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang benar-benar kredibel, sehingga ototritas moneter akan terpisah dari otoritas pengawas bank, dalam rangka mengupayakan optimalisasi perlindungan hak-hak nasabah.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah tindakan konsumen untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha. Transaksi tersebut dapat berupa pembelian barang, penggunaan jasa pelayanan, transaksi keuangan seperti pinjaman atau kredit. Transaksi itu perwujudan dari kesepakatan yang dibuat oleh konsumen dan pelaku usaha, sehingga disebut transaksi konsumen (consumer transaction). Kesepakatan antara dua subyek hukum atau lebih itu memuat janji masing-masing pihak, sehingga ada yang menyebutnya dengan perjanjian[17].

Konsumen dalam jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya.  Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (walk in customer), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C)[18].

Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai bargaining power yang lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima (take it or leave it) saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting. Perlindungan terhadap nasabah bank atau konsumen dilakukan melalui undang-undang yang pada akhirnya dapat mengikat para pihak.

Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi sangat penting, karena secara faktual kedudukannya yang bisa dikatakan relatif lemah. Perjanjian kredit atau pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak namun karena alasan efisiensi perjanjian tersebut diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit atau pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perlu adanya upaya edukasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian dimaksud[19]. Dengan adanya kondisi tersebut maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan mengenai klausula baku, yaitu sebagai berikut[20] :

1.    Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a.         menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

b.         menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

c.         menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

d.        menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

e.         mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

f.          memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

g.         menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

h.         menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2.      Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3.      Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

4.      Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi pada kenyataannya di lapangan  masih sering kali terjadi pelanggaran sehingga masih banyak merugikan nasabah dan konsumen dalam hal ini kedudukannya semakin lemah. Selain pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang masalah tentang perlindungan hokum bagi nasabah dalam perbankan yaitu :

1)      Untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan[21].

Amanat dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabiltas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya[22].

2)      Perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008.[23] Dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008[24].

Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005, mendefinisikan Pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, yaitu sebagai berikut:

a.    Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut;

b.    Setiap Nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan;

c.    Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tidak selalu berjalan mulus dan tidak memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan menurut Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006.

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan, yaitu sebagai berikut:

a.         Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;

b.        Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;

c.         Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;

d.        Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;

e.         Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan

f.         Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat:

a.       Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan

b.      Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Disamping perlindungan terhadap nasabah melalui ketentuan-ketentuan di bidang pembinaan dan pengawasan bank, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juga terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mendukung upaya perlindungan terhadap nasabah antara lain[25]:

a)      Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi kredit macet. Sebagaimana diketahui bahwa apabila bank mengalami kredit macetyang relatif besar maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.

b)      Merger, konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia. Dalam penjelasan undang-undang ini secara tegas dinyatakan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.

 c)      Dalam ketentuan tentang rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dinyatakan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada pihak lain tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah.

d)     Ketentuan sanksi pidana dan administratif dalam UU Perbankan cukup mengikat dan dapat memberikan efek jera bagi yang melanggarnya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk lebih terbentuknya ketaatan yang tinggi terhadap undang-undang ini mengingat bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.

BAB III

PENUTUP

-Kesimpulan:

1. Perbankan lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas pembangunan nasional maupun internasional.
2. asas hukum (khusus) untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, antara lain :

a)         Asas Demokrasi Ekonomi

b)        Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)

c)         Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)

d)        Asas Kehati- hatian (Prudential Principle)

3. Perlindungan masalah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem perbankan nasional.
4. Ada beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank, yaitu dengan :

a)         Pembuatan peraturan baru;

b)        Pelaksanaan peraturan yang ada;

c)         Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito;

d)        Memperketat perizinan bank

e)         Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank

f)         Memperketat pengawasan bank

5. Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

-saran-saran:

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

1)      Jumhana, Muhammad. 2003. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

2)      Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

3)      Muhammad, Abdulkadir. 2006. Hukum Perusahaan  Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

4)      Hermansyah. 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.

5)      Fuady, Munir. 1999. Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

6)      Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Unila.

7)      Shofie, Yusuf. 2003. Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hukumnya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

8)      Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. Perikatan Pada Umumnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

9)      Fuady, Munir. 2005. Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

10)  Shofie, Yusuf. 2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

11)  Ibrahim, Johannes. 2004. Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: PT. Revika Aditama.

12)  Pardede, Marulak Pardede. 1992. Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah. Jakarta: Sinar Harapan.

-sumber dari Internet:

1)      http://fh.borneo.ac.id/?p=44#more (akses 18 Desember 2012 pukul 22.21 WIB).

2)      rahard.wordpress.com/2006/07/11/tidak-adanya-perlindungan-na ..(akses 18 Desember 2012 pukul 22.18 WIB).

3)      www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D290182-176A-4B66-9B9F-1F4E14AE56 (akses 18 Desember 2012 pukul 22.00 WIB).

4)      taathukum.wordpress.com/2009/02/18/perlindungan-hukum-nasaba...(akses: 18 Desember 2012 pukul: 19.00 WIB).

5)      http:/carapedia.com/pengertian_definisi_perbankan (akses 17 Desember 2012 pukul 19.00 WIB).

---

[1] http:/carapedia.com/pengertian_definisi_perbankan (akses 17 Desember 2012 pukul 19.00 WIB).

[2] Drs. Muhamad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3.

[3] Rachmadi Usman, Aspek- Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.14-18.

[4] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan  Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 112. 

[5]  Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 202-203.

[6] Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 106-108.

[7] Muhamad Jumhana, Op.Cit, hlm. 281-286.

[8]Dikutip dari: taathukum.wordpress.com/2009/02/18/perlindungan-hukum-nasaba...(akses: 18 Desember 2012 pukul: 19.00 WIB).

[9] Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandar Lampung: Unila, 2007), hlm. 97.

[10] Dikutip dari: www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D290182-176A-4B66-9B9F-1F4E14AE56 (akses 18 Desember 2012 pukul 22.00 WIB).

[11] Maksudnya adalah pada ayat 2 ini ketentuan ini lebih menguntungan pihak LPS sendiri agar LPS tidak terlalu berat dalam melakukan ganti kerugian kepada nasabah bank yang mengalami kerugian besar.

[12] Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hukumnya (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

[13] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 49.

[14] Dikutip dari rahard.wordpress.com/2006/07/11/tidak-adanya-perlindungan-na ..(akses 18 Desember 2012 pukul 22.18 WIB).

[15] DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 73.

[16] Dikutip dari: http://fh.borneo.ac.id/?p=44#more (akses 18 Desember 2012 pukul 22.21 WIB).

[17] Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandar Lampung:  UNILA, 2007), hlm. 58.

[18] Yusuf Shofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,  2000), hlm 32-33.

[19] Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2004), hlm. 47.

[20] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[21] Pasal 37 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

[22] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

[23] PBI 10/10/PBI/2008 merubah ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 PBI No. 7/7/PBI/2005.

[24] PBI No. 10/1/PBI/2008 merubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 15 PBI No. 8/5/PBI/2006.

[25] Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), hal 33.