BAB II
PEMBAHASAN
I. PENGERTIAN
PERLINDUNGAN HUKUM
Pengertian
perlindungan hukum adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya)
memperlindungi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik
sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Sedangkan perlindungan yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan
Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu
bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan
rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman
gangguan, teroris, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Hukum menurut J.C.T Simorangkir dan
Woerjono Sastropranoto adalah : peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh
badan-badan resmi yang berwajib. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja,
pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai
suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam
bermasyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan
untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
Jenis Perlindungan Hukum yang dapat
diberikan oleh hukum kepada warga negaranya adalah sebagai berikut, warga
negara berhak atas perlindungan hukum terhadap perbuatan pemerintah yang
bertentangan dengan hukum yang melanggar hak warga negara.
Dalam hal perlindungan hukum bidang perdata, penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar hak subyektif orang bila penguasa tersebut melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata dengan warga negara serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.
Dalam hal perlindungan hukum bidang perdata, penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar hak subyektif orang bila penguasa tersebut melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata dengan warga negara serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.
Dalam hal
perlindungan hukum bidang publik, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber
pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut. Kemudian
melalui konsep yang berdasarkan asumsi dasar, bahwa negara dan alat-alatnya
berkewajiban dalam tindak tanduknya untuk memperhatikan tingkah laku manusia
yang normal, sehingga setiap kelakuan yang mengubah kelakuan normal dan
melahirkan kerugian maka dapat digugat. Kriteria
perbuatan melawan hukum ini sebagai interpretasi dari Pasal 1365 KUHPerdata,
yaitu “tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”.
Sebelum
Tahun 1919, hal ini ditafsirkan secara sempit yaitu bahwa unsur-unsur perbuatan
melawan hukum tersebut meliputi beberapa faktor di bawah ini:
1.
adanya
perbuatan melawan hukum,
2.
adanya
kerugian,
3.
adanya
hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian,
4.
dan
adanya kesalahan
Lalu setelah
Tahun 1919, kriteria perbuatan melawan hukum berkembang menjadi sebagai
berikut:
1)
mengganggu hak orang lain,
2)
bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
3)
bertentangan dengan kesusilaan,
4)
bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.
Sedangkan
di dalam Yurisprudensi Indonesia
Jadi,
perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek
hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang
bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bagi suatu negara
demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan
pilar pali utama. Sebab pengakuan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu
tujuan Negara Hukum.
Dengan
demikian, Indonesia
Perubahan
kedua UUD 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia
Perlindungan hukum meliputi beberapa
hal di bawah ini, yaitu:
1.
Anak
dan wanita
2.
Konsumen
3.
Guru
4.
Hak
Kekayaan Intelektual
5.
Hak
Milik
6.
Nyawa
7.
Kekerasan
8.
Buruh/pekerja
9.
Pengguna
Jalan
Di dalam
menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, seorang sarjana bernama
Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan rakyat, yaitu
perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu
sengketa dan perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan
keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain
itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum
yang dilanggar haknya. Perlindungan hukum adalah sesuatu atau hak yang
diberikan kepada “tersangka/terdakwa” yang diduga melakukan suatu pelanggaran.
Apabila si terdakwa tadi terbukti melakukan suatu pelanggaran maka harus
merujuk ke aturan yang berlaku, misalnya Undang-undang atau aturan lainnya.
Kalau ternyata pelanggaran tersebut tidak ada dalam UU, maka yang bersangkutan
tidak terbukti bersalah.
II. MACAM-MACAM
PERLINDUNGAN HUKUM
1. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di
Indonesia pada Era Otonomi Daerah
Di Indonesia
pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata,
menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti
mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak
anak. Pada sisi lain sering dijumpai perilaku anak yang diketegorikan sebagai
anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan
hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum.
Instrumen hukum
yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang
Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) th 1989, telah
diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia
Ketentuan hukum
mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokan menjadi:
1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights):
Implementasinya
dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program (1)
melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak, (2) menyediakan
pelayanan kesehatan yang diperlukan, (3) memberantas penyakit dan kekurangan
gizi, (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi
ibu, (5) memperoleh imformasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan
pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, (6) mengembangkan perawatan
kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga
berencana, dan, (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional
yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.
Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat
berupa:
(1)
hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak
dilahirkan (Pasal 7),
(2)
hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek
dasar jati diri anak (nama, kewargnegaraan dn ikatan keluarga) (Pasal 8),
(3)
hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk
memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang
dilakukan orang tua atau orang lain yang bertangung jawab atas pengasuhan
(Pasal 19),
(4)
hak untuk mmemperoleh perlindungan khusus bagi bagi anak- anak
yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau
penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak
(Pasal 20),
(5)
adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan
terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang (Pasal 21),
(6)
hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh
pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka
demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23),
(7)
hak
anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27
dan 28).
2. Hak terhadap
perlindungan (protection rights)
Hak
perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan
terlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi.
Perlindungan dari ekploitasi, meliputi:
·
perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi,
·
perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam
kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak,
·
perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan
dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi,
·
perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak,
dan
·
perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau
diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (development rights)
Hak tumbuh
berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak
untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental,
spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28
Konvensi Hak Anak menyebutkan, (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar
dan menyediakan secara cuma-cuma, (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk
pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat imformasi dan
bimbingan pendidikan dan ketrampIlan bagi anak, dan (4) mengambil
langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan
pengurangan angka putus sekolah.
4. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights)
Hak untuk
berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang
mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak untuk
berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak untuk
mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekpresikan, (3) hak untuk
berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (4) hak untuk memperoleh
imformasi yang layak dan terlindung dari imformasi yang tidak sehat.
Implementasi di Indonesia Melalui Kepres
Nomor 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak telah
diratipikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Inodnesia. Melalui
ratifikasi tersebut pemerintah Indonesia Hak Anak , Indonesia
Untuk menangani
penyelesiaan hukum bagi anak yang terlibat perkara hukum dikeluarkan peradilan
yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang dimaksud
anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun
tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah.
Sementara batas
umur anak untuk dapat diajukan ke pengadilan ditetapkan antara 8-18 tahun, dan
selanjutnya untuk dapat dipidana minimal berumur 12 tahun. Era Otonomi Daerah. Pada era Otonomi
Daerah, dalam rangka untuk menanggulangi dan melindungi pekerja anak, telah
dikeluarkan Kepmen Dagri dan Otda Nomor 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan
Pekerja Anak (PPA). Menurut Pasal 5 program penanggulangan pekerja anak
meliputi:
(1)
Melakukan pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak;
(2)
Melakukan pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak
yang melakukan pekerjaan ringan;
(3)
Melakukan perbaikan pendapat keluarga agar anak tidak bekerja
dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar;
(4)
Melakukan sosilisasi program PPA kepada pejabat birokrasi,
pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.
Selanjutnya cara
untuk memberikan perlindungan hak anak secara menyeluruh, sedang diupayakan
bentuk legitimasi melalui pembuatan UU Perlindungan Anak. Dalam perkembangannya
UU Perlindungan anak yang sudah ditandatangani tampaknya masih terdapat
masalah, sehingga pengundangannya masih belum ada kejelasan. Beberapa persoalan
yang masih menjadi masalah seperti Pasal 37 ayat (3) yakni masalah agama antara
orang tua asuh dan anak yang akan diasuh. Di samping itu pada saat bersamaan
terdapat ganjalan dari sekelompok masyarakat, seperti Koalisi Perlindungan Anak
(KPA) menolak UU Perlindungan Anak, karena dianggap tidak sesuai dengan
Konvensi Hak Anak dan Konvensi Internasional Labour Organisation (ILO) Nomor
182 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 1 Tahun 2000.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Lemah
dalam Penggabungan Perusahaan (Merger)
A. Pengertian Merger:
Undang-undang No. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT lama) yang merupakan tonggak sejarah tentang hukum
merger. Sejarah hukum tentang merger dari perusahaan-perusahaan di Indonesia
dibagi dalam dua periode sebagai berikut:
1.
Periode Pra UUPT
Dalam
tingkat undang-undang, pengaturan tentang merger di Indonesia baru dimulai
sejak berlakunya undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama)
Tentang Perseroan, namun demikian tidak berarti bahwa sebelum adanya undang-undang
tersebut merger tidak dilakukan di Indonesia karena dalam kenyataannya praktek
merger di Indonesia sudah dimulai sejak lama.
2.
Periode Pasca UUPT
UUPT
mengatur tentang merger lebih komprehensif di banding Undang-undang No.1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama). Salah satu andalan dari
undang-undang Perseroan terbatas yang tidak dimiliki oleh pasal-pasal tentang
perseroan terbatas dalam KUHD adalah
diaturnya mengenai penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambil
alihan perusahaan (akuisisi).
Peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia
Pengertian penggabungan tersebut
kemudian secara khusus dalam disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1998 tanggal 24 Pebruari 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang bunyi lengkapnya dikutip sebagai
berikut: “Penggabungan adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang
telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.
Kemudian khusus bagi perseroan
terbatas yang bergerak dalam lapangan usaha perbankan, Peraturan Pemerintah No.
28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, istilah yang
digunakan adalah merger, dengan pengertian sebagai berikut: “Merger adalah penggabungan dari dua bank
atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan
membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu”.
Berdasarkan beberapa definisi
tersebut di atas maka dapat disimpulkan tentang elemen/unsur dalam merger:
1.
Adanya perbuatan hukum;
2.
Adanya dua perseroan atau lebih;
3.
Adanya tujuan yang sama, yaitu salah satu perseroan akan menggabungkan diri ke
dalam perseroan yang menerima penggabungan; dan
4.
Adanya keputusan yang sama, yaitu perseroan yang menggabungkan diri akan bubar.
B.
Dasar Hukum Merger Yang Utama:
Secara yuridis, yang merupakan
dasar hukum bagi tindakan merger tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Dasar Hukum Utama (UUPT dan PP);
2.
Dasar Hukum Kontraktual;
3.
Dasar Hukum Status Perusahaan (Pasar Modal, PMA, BUMN);
4.
Dasar Hukum Konsekuensi Merger;
5.
Dasar Hukum Pembidangan Usaha.
Yang menjadi dasar hukum utama
bagi suatu merger perusahaan adalah UUPT dan Peraturan pelaksanaannya. UUPT
tersebut mengatur tentang merger, akuisisi dan konsolidasi mulai dari Pasal 26,
62, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 132, 133 dan 152. Sebagaimana diketahui bahwa
UUPT menggunakan istilah “Penggabungan” untuk merger, “Pengambil alihan” untuk
akuisisi, dan “Peleburan” untuk konsolidasi.
Disamping UUPT, pada tanggal 24
Februari 1998 telah pula diterbitkan PP No. 27 Tahun 1998 yang mengejawantahkan
ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT lama) Tentang Pereseroan (UUPT lama).
Berikut beberapa sarat merger,
akuisisi dan konsolodasi dari perusahaan menurut PP no. 27, tersebut terdapat
dalam Pasal 4 yang berbunyi:
(1)Penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
a.
kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan
perseroan
yang bersangkutan;
b.
kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
(2)Penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas
untuk menjual sahamnya dengan harga saham yang wajar;
(3)Pemegang
saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar
saham yang dimiliknya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan
Pasal 62 UUPT.
(4)
Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses
pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
Sedangkan Menurut Pasal 26 UUPT
perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau
Pengambilalihan berlaku sejak:
1.
persetujuan Menteri
2.
kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri, atau
3.
pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian
yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.
C. Perlindungan Secara Struktural:
Dalam hal ini dimaksudkan bahwa
kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu
perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya. Sebagai
contoh menurut sistem hukum positif kita, dari segi Corporate law, kedudukan
para pekerja di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain seperti
pemegang saham, direktur atau komisaris. Para
pekerja dalam perusahaan yang akan merger merupakan salah satu pihak yang mesti
sangat diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum merger dilakukan.
Beberapa hal yang harus
diperhatikan sehubungan dengan para pekerja ini dalam hubungan dengan merger
adalah sebagai berikut:
1.
Prinsip-prinsip
umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan social yang akan diterapkan setelah
merger;
2.
Waktu
yang pantas untuk berkonsultasi dengan organisasi pekerja;
3.
Cara
dan saat untuk menginformasikan merger kepada pekerja;
4.
Cara-cara
untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengelominir kemungkinan meteriil kepada
pihak pekerja, termasuk memberikan kompensasi yang bersifat materiil;
5.
Aktifitas
khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan’
6.
Suatu
garansi terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah merger.
Dalam kasus merger dan akuisisi,
seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha, setelah
merger dan akuisis sebagian pekerja diputuskan untuk di PHK (Pemutusan Hubungan
Kerja). Karena itu, alasan PHK tersebut dilaksanakan sesuai denan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PHK tersebut sudah sah.
Untuk hal tersebut, Pasal 126
UUPT selanjutnya berbunyi:
(1)
Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan
wajib memperhatikan kepentingan:
a.
perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
b.
kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
c.
masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
(2)
Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
(3)
Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses
pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
D. Perlindungan Secara Finansial:
Perlindungan terhadap pemegang
saham, terutama pemegang saham minoritas sangat penting terhadap hukum merger,
disamping perlindungan pihak-pihak lainnya seperti pihak karyawa perusahaan.
Sitem pengaturan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971, yang mengubah ketentuan Pasal
54 KUHD, memberlakukan prinsip one share one vote, suatu prinsip yang
menetapkan pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang rawan eksploitasi.
Perlindungan
pemegang saham minoritas dalam hal ini dilakukan denan memperkenalkan prinsip special
vote, yang operasionalisasinya minimal dilakukan dengan dua cara sebagai
berikut:
(1) Prinsip Silent Majority
Dalam
hal ini pemegang saham mayoritas diwajibkan absatain dalam voting. Salah satu
sistem dari prinsip silent majority adalah system pemilihan berlapis,
yang diperkenalkan oleh Keputusan Ketuan Bapepam No. Kep-01/PM/1993, tanggal 29
Januari 1993, yang telah diganti dengan Peraturan Bapepam No.04/PM/1994,
tanggal 7 Januari 1994.
(2) Prinsip Super Majority
Dalam
hal ini voting dilakukan dalam RUPS mensyaratkan lebih dari sekedar simple
majority (51%) untuk dapat memenagkan voting. Keputusan dari rapat tidak dapat
diambil jika suara yang setuju kurang dari jumlah presentase tersebut. UUPT
memberlakukan prinsip super majority, baik terhadap hal-hal yang ditentukan
sendiri dalam anggaran dasar perseroan, ataupun terhadap kegiatan-kegiatan yang
ditentukan sendiri oleh undang-undnag, misalnya jika perseroan melakukan
perubahan anggaran dasar, merger, akuisisi, konsolidasi, kepailitan, likuidasi
atau pembelian kembali saham.
E. Perlindungan Secara Lokalisasi:
(1)
Hubungan kontraktual, yaitu antara kreditur dengan perusahaan yang
bersangkutan;
(2)
Hubungan non kontraktual, misalnya dengan si tersaing secara tidak fair.
Jadi kreditur merupakan salah
satu dangerous party yang harus selalu diwaspadai jika suatu perusahaan
melakukan merger atau akuisisi. Krusialnya kedudukan pihak kreditur, karena
dengan merger dan akuisisi antara lain dapat terjadi dua hal sebagai berikut:
(1)
Peralihan Aset
(2)
Non Eksistensi Legal Entity
Dalam hal peralihan asset karena
merger dan akuisisi, upaya hukum bagi kreditur hanya terhadap special case saja.
Upaya hukum tersebut dapat berupa:
(a) Actio Paulina
Jika
debitur melakukan pengalihan asset untuk mengelak pembayaran hutang-hutangnya,
maka jika terpenuhi syarat-syarat tertentu seperti tersebut dalam Pasal 1341
KUHPerdata, pengalihan asset tersebut dapat dibatalkan lewat konstruksi hukum
yang popular dengan sebutan Actio Paulina, karena dengan merger ada asset
perusahaan yang beralih. Sedangkan dengan transaksi akuisisi, saham yang
dialihkan tersebut merupakan asetnya pihak pemegang saham, karena itu action paulina dapat diberlakukan.
(b)
Negative Convenant
Jika
ada negative covenant dalam perjanjian kredit yang melarang atau harus minta
izin kreditur jika aset ingin dialihkan. Jadi tidak sampai batalnya transaksi
pengalihan asset, yang kemungkinan telah sah dilakukan oleh debitur dengan
pihak ketiga.
F. Penerapan Appraisal Rights:
Apabila ada pihak pemegang saham
yang tidak setuju dengan merger, padahal RUPS dengan suara mayoritas tertentu
telah memutuskan untuk merger, padahal RUPS dengan suara mayoritas tertentu
telah memutuskan untuk merger, maka kepada pihak yang kalah suara ini oleh
hukum diberikan suatu hak khusus yang disebut appraisal rights.
Appraisal rights adalah hak dari
pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger atau tindakan korporat
lainnya, untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang
bersangkutan, mana pihak perusahaan yang mengisukan saham tersebut wajib
membeli kembali saham-sahamnya itu dengan harga yang pantas. Pelaksanaan appraisal
rights ini merupakan salah satu keistimewaan yang dibeikan oleh hukum
kepada transaksi merger ini.
UUPT mengakui prinsip appraisal
rigahts ini melalui Pasal 102 juncto Pasal 125 UUPT. Oleh UUPT tersebut
appraisal rights ini diberikan terhadap tindakan-tindakan korporat sebagai
berikut:
(1)
Perubahan anggaran dasar
(2)
Pejualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan
perseroan;
(3)
Merger, akuisisi dan konsolidasi Perseroan.
Pada era sekarang hampir tidak
ada lagi sistem hukum yang mengharuskan persetujuan 100% pemegang saham untuk
suatu tindakan korporat penting termasuk merger, akan tetapi pranata hukum appraisal
rights tetap diperlukan dalam rangka melindungi hak pemegang saham
minoritas. Dengan demikian, pranata hukum appraisal rights sudah beralih
fungsinya dari kebutuhan pemegang saham mayoritas menjadi pelaksana mitos
perlindungan pemegang saham minoritas.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berikut beberapa kesimpulan dari makalah ini:
- Perlindungan
hukum adalah tempat
berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.
2. Hal-hal
yang terdapat dalam perlindungan hukum ialah Anak dan wanita, Konsumen, Guru,
Hak Kekayaan Intelektual, Hak Milik, Nyawa, Kekerasan , Buruh/pekerja, Pengguna
Jalan
- Macam
Perlindungan hukum terhadap rakyat Indonesia seperti, Perlindungan
Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi
Daerah dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Lemah
dalam Penggabungan Perusahaan (Merger)
B. Saran-saran
- Sebaiknya
pemerintah lebih peduli terhadap hak-hak asasi warga
- Sebaiknya
pemerintah dapat memberikan perlingan hukum terhadap warganya dan menjamin
bahwa tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar